rahmadinata
be a man be a master..
 
 

Link Lain

 
 

Pengunjung

81198
 

Hak Asasi Manusia (Hand Out 1)

HAK ASASI MANUSIA

 

 

Menurut John Locke, Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Dengan demikian, maka :

§  Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban.

§  Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999,

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah Dokumen Hak Asasi Manusia di Dunia

No

Tahun

Nama Dokumen

Isi / Keterangan

1

2500 s.d.

1000 SM

Hukum Hamurabi

Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi Musa, memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun (Mesir).

2

600 SM

----

Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya.

3

527 s.d. 322SM

Corpus Luris

Kaisar Romawi F.A. Justinianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia.

4

30 SM s.d.

632 M

Kitab Suci Injil  

Kitab Suci  

Al-Qur’an

Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama manusia.

Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tetang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, dan sebagainya.

5

1215

Magna Charta (Masa Pem. Lockland di Inggris)

•         Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara.

6

1629

Pettion of Rights (Masa Pemerintahan Charles I di Inggris)

•         Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen.

•         Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang.

•         Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.

7

1679

Habeas Corpus Act (Masa Pemerintahan Charles II di Inggris)

•         Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu.

•         Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari setelah ditangkap.

8

1689

Bill of Rights (Masa Pemerintahan Willwem III di Inggris)

•         Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen

•         Pengenaan pajak harus atas izin parlemen

•         Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen.

•         Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja

9

1776

Declaration of Independence (Amerika Serikat)

•         Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan ; hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness). Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam Constitusi of USA tahun 1787) atas jasa presiden Thomas Jefferson.

10

1789

Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen (Perancis)

Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete, antara lain menyebutkan:

•         Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama

•         Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya.

11

1918

Rights of Determination

Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936), Indonesia (1945), dan sebagainya.

Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.

12

1941

Atlantic Charter (dipelopori oleh Franklin D. Rooselvt)

Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian disebutkan empat kebebasan (The Four Freedoms) antara lain:

•         Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Kebebasan untuk beragama dan beribadah, Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan, Kebebasan seseorang dari rasa takut.

13

1948

Universal Declaration of Human Rights

Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia

 

§  Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh perjua-ngan untuk mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya rongrongan oleh berbagai pemberontakan sehingga masalah HAM masih terabaikan.

§  Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965,  masih terjadi krisis politik & kekacauan sosial sehingga persoa-lan HAM tidak memperoleh perhatian.

§  Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini ku-rang konsisten terhadap masalah HAM. Meskipun telah berhasil membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

§  Era Reformasi, telah banyak melahirkan produk peraturan perundangan tentang hak asasi manusia :

1.      Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang  Hak Asasi Manusia

2.      UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konven-si menentang penyiksaan dan perlakuan atau peng-hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

3.      Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasio-nal Anti Kekerasan terhadap perempuan.

4.      Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.

§  Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

§  UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

§  UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

§  Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A-28J mengatur secara eksplisit Pengakuan dan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

 

 

 

 

 

 

Hambatan Penegakan HAM di Indonesia

 

•        Faktor Kondisi Sosial-Budaya  

•        Faktor Komunikasi dan Informasi  

•        Faktor Kebijakan Pemerintah  

•        Faktor Perangkat Perundangan  

•        Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).  

 

Tantangan Penegakan HAM di Indonesia

Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa yang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensi Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Deklarasi Indonesia Tentang HAM”.

•         Prinsip Universlitas,  

•         Prinsip Pembangunan Nasional,

•         Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (Prinsip Indivisibility),

•         Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas,

•         Prinsip Keseimbangan,

•         Prinsip Kompetensi Nasional,

•         Prinsip Negara Hukum.

 

             Tantangan lain, adalah berkaitan adanya “pelanggaran berat” sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan.

             Kejahatan Genosida, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghan-curkan/memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama.

             Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, adalah perbuatan yg dilakukan dengan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung thd penduduk sipil.

 

 

Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia

             Kepres No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia yg kemudian diubah dengan Kepres No. 61 Tahun 2003. Mrp upaya nyata untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa yg berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Enam Program Utama RANHAM 2004 – 2009 :

•         Pembentukan dan pengua-tan institusi pelaksanaan RANHAM,

•         Persiapan ratifikasi instru-men HAM Internasional,

•         Persiapan harmonisasi pera-turan perundang-undangan,

•         Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia,

•         Penerapan norma dan standar HAM, dan

•         Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

 

Instrumen Hukum dan Peradilan HAM Internasional

 

 

 

 

 

 

Instrumen Hukum HAM Internasional

            Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya adalah untuk menyebarluaskan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

No

Tahun

Uraian / Keterangan

1.

1958

Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan.

2.

1966

Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh negara-negara

anggota PBB, isinya mencakup :

  • The International on Civil and Pilitical Rights, yaitu memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik pria dan wanita.
  • Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara mengadukan pelanggaran hak assi kepada PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya.
  • The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya.

3.

1976

Konvensi Internasional tentang Hak-hak Khusus.

4.

1984

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Wanita.

5.

1990

Konvensi tentang Hak-hak Anak.

6.

1993

Konvensi Anti-Apartheid Olahraga.

7.

1998

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman La-

in yg Kejam, Tidak Manusiawi, & Merendahkan Martabat Manusia.

8.

1999

Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Rasial.

 

 

 

 

 

 

                Sejarah mencatat bahwa dari masa ke masa, terdapat berbagai kejahatan kemanusiaan yang membawa banyak korban manusia, baik yang meninggal maupun yang dilukai hak-hak dasarnya sebagai manusia. Berikut ini adalah beberapa catatan tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sempat menjadi isu internasional.

No

Nagara & Tahun

Kejadian / Peristiwa

1

Jerman

1923

Setelah kemenangan pemilu melalui Partai Buruh Jerman Sosialis, Adolf Hitler mendirikan negara totaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi dan berbagai kejahatan kemanusiaan dilakukannya, dari gerakan pembasmian orang-orang Yahudi, agresi ke Austria dan Cekoslowakia (1938), hingga meletupkan Perang Dunia II dengan menyerbu Polandia (1939).

2

Uni Soviet

1979

85.000 tentara Uni Soviet, mengadakan invansi (penyerbuan) ke Kabul (Afganistan) yang mendukung pemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehingga menimbulkan korban perang berkepanjangan sampai tahun 1990-an.

3

Uganda

1971

Idi Amin yang menjadi presiden Uganda pada 1971-1979 telah menjalankan pemerintahannya dengan otoriter, lalim dan penuh teror. Mulai dengan pengusiran 80.000 keturunan Asia, penangkapan semena-mena, hingga tidak kurang 300.000 orang korban pembunuhan tanpa proses peradilan.

4

Amerika

Serikat

1989

Pembantaian anak-anak, pelakunya Patrick Edward P. Ia memberondong murid SD di Cleveland (California) dengan korban 5 tewas dan 30 luka-luka. Semua korban adalah anak Asia sehingga diduga unsur rasialisme. Peristiwa serupa pernah terjadi antara tahun 1985-1988 di Alabama, Illionis, Chicago, Philadelphia, dan Florida.

 

Peradilan Internasional HAM

PBB telah membentuk komisi untuk Hak Asasi Manusia (The United Nations Commission on Human Rights). Memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para penjahat kemanusiaan Internasional (pelanggar HAM berat). Terdiri dari 18 negara anggota, berkembang menjadi 43 anggota. Indonesia diterima tahun 1991.

 

Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut :

•         Melakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaran yg dilakukan.

•         Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbook of Human Rights yang disampaikan kepada sidang umum PBB.

•         Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada komisi ini.

•         Mahkamah Internasional, segera menindak lanjuti   pengaduan. Hasil pengkajian/temuan, ditindaklan-juti untuk diadakan pendidikan, penahan, dan proses peradilan.

 

 

 

Beberapa contoh pelaksanaan dan proses pengadilan internasional

yang mengadili pelanggaran HAM

 

q Tahun 1987, Klaus Barbie (Nazi Jerman) dihukum seumur hidup, bersalah karena telah menyiksa 842 orang Yahudi dan partisan Perancis (343 tewas).

q Februari 1993, DK PBB mengeluarkan resolusi 808 untuk mengadili para penjahat perang pelanggar HAM di bekas negara Yugoslavia yang melakukan etnic cleansing. Pemimpin yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Slobodan Milosevic dan Ratko Mladic.

q Maret 1993, Komisi HAM PBB telah mempublikasikan sebuah laporan yang menyatakan bahwa militer El Salvador bertanggung jawab atas pelanggaran HAM selama perang 12 tahun.

 

 

 

 

 

 

 

SOAL ESSAY/URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

  1. Jelaskan mengapa persoalan HAM harus kita perjuangkan sampai kapanpun !
  2. Jelaskan makna dideklarasikannya “Universal Declaration of Human Right” bagi negara-negara anggota PBB !
  3. Berikan beberapa contoh tentang hambatan dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di lingkungan anda, dari faktor kondisi sosial budayanya !
  4. Jelaskan dampak positif dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tahun 1993 bagi penegakan HAM di Indonesia !
  5. Jelaskan mengapa pelanggaran HAM Internasional sangat sulit untuk diselesaikan !

 

STUDI KASUS

 

“Teror 11 September

Jadi Alat Pembenaran Untuk Langgar HAM”

Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi asal Iran, mengatakan serangan 11 September 2001 di AS telah menjadi alat pembenaran untuk melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam dua tahun terakhir ini, beberapa negara telah melanggar prinsip-prinsip universal dan hukum Hak Asasi Manusia dengan dalih melawan “terorisme”.

Para pembela HAM semakin miris saat menyaksikan pelanggaran terhadap hukum internasional, tidak hanya oleh mereka yang selama ini telah dikenal menentang hukum internasional itu, tetapi prinsip ini juga dilanggar negara-negara Barat yang “demokratis” dan mengaku “pembela HAM”. Disisi lain, masih terdapat keputusan dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang “diskriminatif” dalam 12 tahun terakhir. Contoh nyata adalah dalam resolusi untuk Irak (sanksi ekonomi, senjata dan aksi militer) begitu efektif. Namun untuk Israel, resolusi PBB mengenai pendudukan wilayah-wilayah Palestina tidak pernah dijalankan dengan benar.

(Sumber : Disarikan dari Media Indonesia, 11/12/2003)

 

Tagihan Tugas :

•          Setelah disimak dan baca baik-baik, ceritakan kembali apa yang ada dibenak anda ?

•          Berikan beberapa indikasi dari kasus “pelanggaran hukum internasional” dan “HAM” oleh koalisi (AS, Inggris, Spanyol) dlm invasi ke Afghanistan & Irak !

•          Dalam konflik “Israel – Palestina”, mengapa resolusi PBB tidak efektif terhadap Israel yang menduduki sebagian wilayah Palestina ?

•          Sikap anda terhadap issu penangkapan presiden Irak Saddam Hussein yang dituduh Amerika Serikat sebagai diktator dan tiran ?

 

INQUIRI

Amerika Serikat paska runtuhnya blok timur, menjadi satu-satunya polisi dunia (mono polar) yang belakangan ini sepak terjangnya cenderung “arogan”. Peristiwa penyerangan WTC dan Pentagon di Amerika Serikat tanggal 11 September 2001, menjadi pijakan untuk memerangi terorisme global. Negara-negara yang dianggap “terlibat” (orangnya atau pendanaan) dikampanyekan untuk di hukum dengan cara Amerika, meskipun banyak ditentang oleh negara-negara lain anggota PBB.  Dua  korban  invasi  Amerika  Serikat  dengan sekutunya di tahun 2002 – 2003, adalah Afghanistan dan Irak.

Tagihan Tugas :

•          Menurut anda, dimanakah sisi benar dan salahnya Amerika dan sekutunya dalam menginvasi ke Afghanistan dan Irak ?

•          Dari sudut Hak Asasi Manusia Internasional, mungkinkah Amerika Serikat dan Sekutunya dapat dituntut dihadapan Mahkamah Internasional ? Berikan Alasannya !

  1. Apa solusinya yang terbaik jika anda sekarang ini :

a.       menjadi salah satu anggota DK PBB

b.      menjadi Sekjen PBB

c.       menjadi salah satu warga Afghanistan atau Irak

 

Komentar :

No Komen : 3
Mobil Sedan Corolla :: 23-12-2013 21:35:02
Makisih banyak infonya
 
No Komen : 2
Cassandra Sheryl Lee :: 01-12-2013 21:47:27
Lengkap :-D
 
No Komen : 1
Salshabilla Adriani :: 01-12-2013 21:44:46
Thanks :-D
 
Nama :
E-mail :
Web :
Komentar :
Masukkan kode pada gambar

    [Emoticon]
 

Pengumuman PPMB

  • Ketentuan Pendaftaran
    PPMB UNAIR - 16-01-2014 11:23:07
  • Cara Pendaftaran Mahasiswa Unair Jalur Mandiri
    PPMB UNAIR - 16-01-2014 10:39:01
 

Artikel Popular

  • Hak Asasi Manusia (Hand Out 2)
    CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:48:46  (11)
  • PERMENAG 2 / 2008
    Regulasi Pendidikan Kita - 30-10-2012 09:53:29  (5)
  • Hak Asasi Manusia (Hand Out 1)
    CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:11:16  (3)
  • Perbandingan Sistem Presidensial VS Parlementer
    CIVIC EDUCATIONS - 24-10-2013 03:52:33  (2)
  • Misi dan Fungsi PERS
    CIVIC EDUCATIONS - 30-10-2012 09:59:21  (2)
 
 
 

time

 

animasi

 
Home | Profil | Pengumuman

Copyright © 2011 Unair | Designed by Free CSS Templates