rahmadinata
be a man be a master..
 
 

Link Lain

 

Komentator

  •  (1)
  •  (1)
  •  (1)
  • abdulmohamed (1)
  • abdulmohamed (1)
  •  

    Pengunjung

    172317
     

    SISTEM POLITIK INDONESIA

    SISTEM POLITIK DI INDONESIA

     

    1.      Pengertian Sistem Politik

     

    Menurut The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, sistem adalah satuan dari bagian-bangian yang kadang terdiri dari sejumlah bagian utama dan sejumlah bagian yang kurang penting; bagian-bagian itu bekerja bersama sesuai dengan tujuan sistem yang bersangkutan. Contoh suatu sistem adalah tubuh manusia, mesin mobil, perangkat komputer, dan lain-lain.

     

    Almond  and Powel, 1966:19, mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung (interdependen). Akibat dari interdepedensi atau kesalingtergantungan antar unsur itu, bila sifat dari satu bagian berubah, maka semua bagian/komponen lainnya, termasuk juga sistem secara keseluruhan akan terpengaruh.

     

    2.      Pengertian Politik

     

    Dalam arti umum, politik adalah “macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu”. Kata ”politik” (Yunani) ”polis” = negara kota. “Polis” berarti “city state” – merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh Polis untuk kelestarian dan perkembangannya “politike techne” (politika). Politik pada hakikatnya “the art and science of government” atau seni dan ilmu memerintah.

     

    Dalam pengertian lain, politik dapat diartikan :

    •       Seni dan ilmu meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional.

    •       Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

    •       Merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

    •       Segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

     

    Pengertian politik menurut pendapat para ahli:

    •       Austin Ranney mendefinisikan politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan (public policy)

    •       Usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Teori Klasik Aristoteles).

    •       Harold D. Laswell menyebut bahwa politik itu menyangkut proses penentuan who get what, when and how

    •       Ramlan Surbakti mendefinisikan politik sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu

     

    3.      Pengertian Sistem Politik

     

    Batasan sistem politik menurut beberapa ahli ;

    • Rusandi Sumintapura, sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.
    • Sukarna, sistem politik ialah tata cara mengatur negara.
    • David Easton, sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
    • Robert Dahl, sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.

     

    Sistem politik merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik dalam mempengaruhi dan menentukan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana (who get what. When and how). Sistem politik yang berintikan proses-proses politik tersebut dimodelkan sebagai berikut:

     

                Sistem politik terdiri dari input, proses, out put, dan timbal balik. Input dalam sebuah sistem politik adalah aspirasi masyarakat atau kehendak rakyat. Aspirasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

     

     

     

    §   Tuntutan

    Yaitu keinginan masyarakat yang pemenuhannya harus diperjuangkan melalui cara-cara dan menggunakan sarana politik.

    §   Dukungan

    Yaitu setiap perbuatan, sikap, dan pemikiran warga masyarakat yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan dan tindakan pemerintah dalam sistem politik. Contoh dukungan sebagai input sistem politik adalah memberikan suara dalam pemilu, membayar pajak, bela negara, mentaati hukum dan peraturan, dan lain-lain.  

    §   Sikap apatis

    Sikap tidak peduli warga negara terhadap kehidupan politik juda dapat menjadi input bagi sistem politik. Ketidak pedulian warga menunjukkan adanya persoalan yang harus dipecahkan oleh sistem politik yang bersangkutan, sehingga menggugah perhatian pengambil kebijakan untuk menanggapi dan menindaklanjutinya dalam bentuk kebijakan publik tertentu.

     

    Proses dalam sistem politik mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusan baik oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam rangka memenuhi atau menolak aspirasi masyarakat. Output sistem politik berupa kebijakan publik yang hakikatnya akan berisi (a) pemenuhan aspirasi masyarakat atau (b) penolakan/ketidaksediaan untuk memenuhi (sebagian atau seluruh) aspirasi masyarakat.

     

    Berbagai kegiatan dalam proses politik dijalankan oleh lembaga-lembaga politik sesuai dengan fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut secara keseluruhan membentuk struktur politik. Struktur politik  merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Tugas atau kewajiban lembaga politik disebut fungsi. Rangkaian keseluruhan fungsi disebut proses. Karena fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi di bidang politik, maka serangkaian proses yang terjadi dari serangkaian fungsi itu disebut proses politik. Dengan demikian, sistem politik merupakan kesatuan antara struktur dan fungsi-fungsi politik. Struktur politik diibaratkan mesin dengan berbagai komponennya serta fungsi masing-masing komponennya.

     

    4.      Fungsi Politik

     

    Secara garis besar fungsi-fungsi pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik/ negara adalah:

    a.      Fungsi perumusan kepentingan

    Yaitu fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Orang per orang atau kelompok-kelompok dalam sayarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, atau apa yang ingin mereka dapatkan dari negara/ politik. Fungsi ini seharusnya terutama dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok-kelompok kepentingan.

    b.      Fungsi pemaduan kepentingan

    Yaitu fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakannya ke dalam berbagai alternatif kebijakan. Pihak yang paling bertanggungjawab untuk memadukan kepentingan adalah partai politik. Namun demikian, proses pemaduan kepentingan juga terjadi di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif.

    c.       Fungsi pembuatan kebijakan umum

    Yaitu fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai politik dan pihak-pihak lain, untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintahan. Pelaku fungsi ini adalah lembaga legislatif dan eksekutif (pembuatan undang-undang) atau lembaga eksekutif sendiri (pembuatan peraturan pemerintah).

    d.      Fungsi penerapan kebijakan

    Yaitu fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Pelaksana kebijakan pemerintah adalah aparat birokrasi pemerintah di bawah pimpinan pejabat eksekutif.

    e.       Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan

    Yaitu fungsi mengadili pelanggar hukum. Pelaku peran untuk mengadili adalah lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan perdilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

     

     

     

    Di samping itu, juga terdapat fungsi-fungsi politik yang lain, yaitu:

    a.    Fungsi komunikasi politik

    Adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat.

    b.    Fungsi sosialisasi politik

    Adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Proses sosialisasi berlangsung seumur hidup dan terjadi baik secara sengaja (melalui pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan informal), maupun secara tidak sengaja melalui pengalaman sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga, tetangga, teman sepergaulan, sekantor maupun berbagai aspek kegiatan kehidupan lainnya.

    c.    Fungsi rekrutmen politik

    Adalah proses menyeleksi orang/ orang-orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat dari jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara atau partai politik. Misalnya sebagai anggota DPR/DPRD I/DPRD II, presiden, menteri, gubernur, bupati/ walikota, hakim, jaksa, dan lain-lain.

     

    5.      Struktur Politik: Suprastruktur dan Infrastruktur

     

    Struktur politik dibedakan dalam dua suasana, yaitu: (1) struktur politik dalam suasana pemerintahan, disebut suprastruktur politik, dan (2) struktur politik dalam suasana masyarakat, disebut infrastruktur politik.

    Suprastruktur menjalankan output berupa pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Fungsi output dapat diperinci ke dalam:

    §  Fungsi pengambilan keputusan (Decision or rule making), yang dijalankan oleh lembaga legislatif dan / atau eksekutif.

    §  Fungsi pelaksanaan keputusan (Rule application), yang dijalankan oleh eksekutif dan aparat birokrasi.

    §  Fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan (Rule adjudication) yang dijalankan oleh badan-badan kehakiman (yudikatif).

     

    Infrastruktur politik menjalankan fungsi-fungsi input yang dapat diperinci ke dalam:

    §  Fungsi perumusan dan pengajuan kepentingan (Interest articulation), terutama dijalankan oleh kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan pers.

    §  Fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan (Interest aggregation), secara khusus dilakukan oleh partai politik dan tokoh politik.

     

    Struktur politik, baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik masing-masing menjalankan fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik.

     

    6.      Struktur Politik di Indonesia

     

    Suprastruktur politik di Indonesia

    Yaitu suasana kehidupan politik yang ada dalam pemerintahan yakni ada pada lembaga-lembaga negara, meliputi:

     

    o   Lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum/legislatif, dijalankan oleh MPR, DPR, dan DPD. Lembaga legislatif lazimnya memainkan 3 fungsi pokok, sebagai berikut:

    §   Fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk undang-undang.

    §   Fungsi pengawasan/kontrol, yaitu fungsi mengawasi tindakan pemerintah, misalnya melalui ratifikasi perjanjian internasional, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara.

    §   Fungsi anggaran, yaitu fungsi menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

    MPR menjalankan dua dari tiga fungsi tersebut, yaitu fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. DPR menjalankan ketiga fungsi di atas, sementara DPD walau dengan kewenangan terbatas menjalankan ketiga fungsi tersebut ditambah fungsi pertimbangan.

    o   Lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan/eksekutif, yaitu presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan beberapa orang menteri.

    o   Lembaga pelaksana fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan/yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi (MK).

     

    Infrastruktur Politik di Indonesia

    Yaitu suasana kehidupan politik yang ada di dalam masyarakat, yang memberi pengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas lembaga negara dalam pemerintahan; atau kekuatan politik riil di dalam masyarakat. Disebut juga “bangunan politik bawah”.

    Meliputi: Partai politik, Kelompok kepentingan, Kelompok penekan, Media komunikasi politik atau pers atau media massa, dan Tokoh politik.

     

    a.    Partai Politik

    —  Secara umum, partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

    —  Adapun tujuan dibentuknya sebuah partai adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, dan merebut kedudukan politik dengan cara (yang biasanya) konstitusional yang mana kekuasaan itu partai politik dapat melaksanakan program-program serta kebijakan-kebijakan mereka. Misalnya dengan mengikuti pemilu legislatif. Di samping itu juga dengan cara ilegal, seperti melakukan subversif, revolusi atau kudeta.

    —  Fungsi di Negara Demokrasi

    Dalam negara demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi antara lain :

    §  Sebagai sarana komunikasi politik

    Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat bisa diminimalkan.

    §  Sebagai sarana sosialisasi politik

    Partai politik memainkan peran dalam membentuk pribadi anggotanya. Sosialisasi yang dimaksudkan adalah partai berusaha menanamkan solidaritas internal partai, mendidik anggotanya, pendukung dan simpatisannya serta bertanggung jawab sebagai warga negara dengan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

    §  Sebagai sarana rekruitment politik.

    Partai politik mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Cara-cara yang dilakukan oleh partai politik sangat beragam, bisa melalui kontrak pribadi, persuasi atau menarik golongan muda untuk menjadi kader.

    § Sebagai sarana pengatur konflik.

    Partai politik harus berusaha untuk mengatasi dan memikirkan solusi apabila terjadi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Namun, hal ini lebih sering diabaikan dan fungsi-fungsi diatas tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan.

    §  Sebagai sarana partisipasi politik

    Partai politik harus selalu aktif mempromosikan dirinya untuk menarik perhatian dan minat warga negara agar bersedia masuk dan aktif sebagai anggota partai tersebut. Partai politik juga melakukan penyaringan-penyaringan terhadap individu-individu baru yang akan masuk kedalamnya.

    §  Sebagai sarana pembuatan kebijakan

    Fungsi partai politik sebagai pembuat kebijakan hanya akan efektif jika sebuah partai memegang kekuasaan pemerintahan dan mendominasi lembaga perwakilan rakyat. Dengan memegang kekuasaan, partai politik akan lebih leluasa dalam menempatkan orang-orangnya sebagai eksekutif dalam jabatan yang bersifat politis dan berfungsi sebagai pembuat keputusan dalam tiap-tiap instansi pemerintahan.

     

     

    Partai Politik  (Political Partai) di Indonesia

    Eksistensi parpol merupakan prasyarat, baik sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat, maupun dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat.

    Cara memperoleh kekuasaan ;

    Pertama, secara legal (ikut pemilu legislatif).

    Kedua, secara ilegal (melakukan subversif, revolusi atau coup d`etat).

     

     

     

     

     

     

    Masa Pra Kemerdekaan

    Budi Utomo (Jkt, 20 Mei 1908), merupakan organisasi modern pertama yg melakukan perlawanan secara non fisik. Dalam perkembangannya menjadi partai-partai politik yang didukung kaum terpelajar dan  buruh tani.

    • Sarekat Islam (1912), 
    • Muhammadiyah (1912),
    • Indische Partij (1912),
    • PKI (1921),
    • PNI (1927),
    • Partai Rakyat Indonesia (1930),
    • Partai Indonesia (1931),
    • Partai Indonesia Raya (1931).

     

    Masa Pasca Kemerdekaan (Tahun 1945 – 1965)

    Tumbuh suburnya partai-partai politik, didasarkan pada Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945. Klasifikasi partai menurut dasar/ asasnya:

    Klasifikasi partai menurut dasar/ asasnya

    Ketuhanan

    Kebangsaan

    Marxisme

    Nasionalisme

    §  Partai Masjumi,

    §  Partai Sjarikat Indonesia,

    §  Pergerakan Tarbiyan Islamiah (Perti),

    §  Partai Kristen Indonesia (Parkindo),

    §  Dan lain-lain.

    § Partai Nasional Indonesia (PNI)

    § Partai Indonesia Raya (Parindra)

    § Partai Rakyat Indonesia (PRI)

    § Partai Demokrasi Rakyat (Banteng)

    § Partai Rakyat Nasional (PRN)

    § Partai Kebangsaan Indonesia (Parki)

    § Dan lain-lain

    §  Partai Komunis Indonesia (PKI)

    §  Partai Sosialis Indonesia

    §  Partai Murba

    §  Partai Buruh

    §  Permai

    §  Partai Demokrat Tionghoa (PTDI)

    §  Partai Indonesia Nasional (PIN)

    §  IPKI

     

    Alfian, mengelompokkan partai politik hasil Pemilu 1955 :

    1. Aliran Nasionalis (Partai Buruh, PNI, PRN, PIR Hazairin, Parindra, SKI, dan PIR-Wongsonegoro).
    2. Partai Islam  (Masjumi, NU, PSII, dan Perti).
    3. Aliran Komunis (PKI, SOBSI dan BTI).
    4. Aliran Sosialis  (PSI, dan GTI).
    5. Aliran Kristen (Partai Katolik, dan Parkindo).

     

    Kehidupan politik masa demokrasi liberal (1955 – 1959), banyak ditandai pergantian kabinet.

    Persaingan antar elit partai politik besar, telah membawa negara pada instabilitas politik, sehingga mandeknya pemb ekonomi & rawannya keamanan.

    Akibat konflik berkepanjangan pada Badan Konstituante gagal (merumuskan UUD yang bersifat tetap), mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang selanjutnya melahirkan demokrasi terpimpin.

     

    Masa Orde Baru (Tahun 1966 - 1998)

    Orde Baru (1966) melakukan pembenahan institusi politik, karena jumlah parpol yang banyak, tidak menjamin stabilitas politik

    Parpol peserta Pemilu 1971 :

    •          Golongan Karya (Golkar),

    •          Partai Nasional Indonesia (PNI),

    •          Nahdatul Ulama (NU),

    •          Partai Katolik,

    •          Partai Murba,

    •          Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII),

    •          Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI),

    •          Partai Kristen Indonesia (Parkindo),

    •          Partai Muslimin Indonesia (Parmusi),

    •          Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).

     

    Hasil Pemilu 1971, menunjukkan kemenangan Golkar.

    Terjadi penyederhanaan partai politik ;

    •          Partai berbasis Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam) menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

    •          Partai berbasis sosialis dan nasionalis (Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba dan IPKI) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

     

    Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975, Pemilu 1977 & 1982 hanya diikuti 3 (tiga) peserta :

    • PPP (ke-Islaman & ideologi Islam)
    • Golkar (kekaryaan dan keadilan sosial)
    • PDI (demokrasi, kebangsaan/ nasionalisme dan keadilan).

     

    Masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang):

    Komposisi Partai  yang  memperoleh kursi dalam Pemilu  Legislatif  9 April 2009 yaitu :

    1. Partai Demokrat                       : 148
    2. Partai Golkar                            : 106
    3. PDI Perjuangan                        :   94
    4. Partai Keadilan Sejahtera          :   57
    5. Partai Amanat Nasional            :   46
    6. Partai Persatuan Pembangunan :    38
    7. Partai Kebangkitan Bangsa       :   28
    8. Partai Gerakan Indonesia Raya :   26
    9. Partai Hati Nurani Rakyat        :   17

          J U M L A H                      =            560

     

     

    b.    Kelompok Kepentingan

    Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu.

    —  Contoh persekutuan yang merupakan kelompok kepentingan, yaitu organisasi massa, paguyuban alumni suatu sekolah, kelompok daerah asal, dan paguyuban hobi tertentu.

    —  Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang berwenang maupun menteri yang berwenang.

     

     

    c.    Kelompok Penekan

     

    Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan.

    —  Contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa, LSM Anti Korupsi seperti ICW.

    —  Pada mulanya, kegiatan kelompok-kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi mengubahnya menjadi pressure group.

     

     

    d.    Media massa atau Pers

     

    Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.

     

    Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

    Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

     

    Menurut Oemar Seno Adji

    —  Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis

    —  Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

     

    Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia , Pers berarti:

    —  alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar

    —  alat untuk menjepit atau memadatkan

    —  surat kabar dan majalah yang berisi berita

    —  orang yang bekerja di bidang persurat kabaran.

     

    Pers secara sempit : Media cetak, contohnya: koran, majalah, tabloid, brosur, pamflet, dan lain-lain.

    Pers secara luas: Media cetak dan Media elektronik, contohnya: televisi, radio, internet, dan lain-lain.

     

    Fungsi Pers:

    —  Sebagai pelaku Media Informasi

       Pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.

    —  Fungsi Pendidikan

        Pers itu sebagai sarana pendidikan massa (mass Education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.

    —  Fungsi Hiburan

        Pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.

    —  Fungsi Kontrol Sosial

       Fungsi ini terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

    • Social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan)
    • Social responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat)
    • Social support (dukungan rakyat terhadap pemerintah)
    • Social control (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah)

    —  Sebagai Lembaga Ekonomi

                    Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.

     

     

     

     

     

     

     

    e.    Tokoh-tokoh Politik

     

    Pemikir-pemikir politik

    —  Mancanegara

    Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: AristotelesAdam SmithCiceroFriedrich EngelsImmanuel KantJohn LockeKarl Marx,LeninMartin LutherMax WeberNicolo MachiavelliRousseauSamuel P HuntingtonThomas HobbesAntonio GramsciHarold CrouchDouglas E Ramage.

    —  Pelaku politik: Barrack Obama, Ahmadimejad, Aung San Suu Kyi, Hasanal Bolkiah, dll.

     

    —  Indonesia

    Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam BudiharjoSalim Said, Ramlan Surbakti, dan lain-lain.

    —  Pelaku politik: SBY, Boediono, Jusuf Kalla, Megawati, Prabowo Subianto, Wiranto, Aburizal Bakrie, Joko Wi, Bibit Waluyo, dan lain-lain.

     

    Garis Besar Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara

     

    Setelah mencermati sistem politik di berbagai negara dapat diketahui secara garis besar perbedaan sistem politik antara negara satu dengan negara lainnya, perbedaan-perbedaan tersebut terdapat pada:

     

    a. Perbedaan bentuk negara

    Ada dua kriteria bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat/ federasi. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, artinya dalam negara tidak ada negara lain. Dalam negara hanya ada satu pemerintahan, satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu kabinet, dan satu lembaga perwakilan atau parlemen. Negara yang menerapkan bentuk negara kesatuan antara lain RRC, Prancis, Indonesia, dan Jepang.

    Negara serikat atau federasi adalah negara yang terdiri dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan kerja sama. Mereka mengatur pembagian wewenang antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, contoh negara serikat yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik Indonesia Serikat pada masa lalu.

     

    b. Perbedaan bentuk pemerintahan

    Bentuk pemerintahan ada dua macam yaitu monarki atau kerajaan dan republik. Negara monarki, kepala negaranya disebut Raja atau Ratu, pengangkatannya berdasarkan hak waris turun-temurun, masa jabatannya seumur hidup. Negara­negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki, misalnya Saudi Arabia, Denmark, Inggris, Belanda, Jepang, dan Thailand.

    Bentuk pemerintahan Republik, ciri-cirinya kepala negaranya disebut presiden, pengangkatannya berdasarkan pemilihan umum, masa jabatan terbatas untuk waktu yang ditetapkan undang-undang. Contoh negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan republik, yaitu Amerika Serikat, RRC, dan Republik Indonesia.

     

    c. Perbedaan Sistem Kabinet

     

    Berdasarkan pertanggungjawaban kabinet atau dewan menteri dalam pelaksanaan tugas eksekutif (pemerintahan) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kabinet ministerial dan kabinet presidensial.

     

    Kabinet ministerial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri di bawah pimpinan perdana menteri. Sedangkan kepala negara (presiden atau raja ) tidak dapat diganggu gugat. Perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Contoh negara yang menerapkan sistem ini, yaitu Inggris, Jepang, Malaysia, dan Israel.

     

    Kabinet presidensial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Menteri-menteri (kabinet) berperan sebagai pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Negara-negara yang menerapkan sistem kabinet presidensial antara lain Amerika Serikat dan Republik Indonesia. Meskipun kedua negara melaksanakan sistem kabinet presidensial, tetapi dalam praktiknya ada perbedaan. Amerika Serikat melaksanakan Trias Politica, yaitu pemisahan kekuasan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sedangkan Indonesia melaksanakan pembagian kekuasaan, artinya antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih ada hubungan kerja sama.

     

    d. Perbedaan Bentuk Parlemen/Lembaga Perwakilan

     Bentuk parlemen ada dua yaitu monocameral dan bicameral. Parlemen yang monocameral, artinya terdiri dari satu kamar, misalnya Indonesia, RRC, Iran, dan Arab Saudi. Sedangkan parlemen yang terdiri dari 2 kamar (bicameral), antara lain Amerika, Uni Soviet, Jepang, dan Francis.

     Demikian garis besar perbedaan sistem politik antar negara. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan ciri dari pihak politik yang menjiwai masyarakat negara yang bersangkutan.

    Peran serta dalam sistem politik Indonesia

    Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri

    • Meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
    • Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik
    • Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan

     

    Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

     

    Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin "Saya mengharapkan partispasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing". Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan.

     

    Dengan melihat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik, rezim atau pemerintahan bisa dilihat dalam spektrum:

     

    —  Rezim otoriter - warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik

    —  Rezim patrimonial - warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin, tanpa bisa memengaruhinya.

    —  Rezim partisipatif - warga bisa memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya.

    —  Rezim demokratis - warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

     

    Perilaku politik atau (Inggris: Politic Behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik.

    Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:

    —   Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin

    —   Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat

    —   Ikut serta dalam pesta politik

    —   Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas

    —   Berhak untuk menjadi pimpinan politik

    —   Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku

     

     

     

     

     

    Partisipasi dalam sistem politik di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu:

    o    Konvensional

    §   Suara dalam pemilu

    §   Terlibat dalam kampanye

    §   Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan

    §   Melakukan diskusi politik

    §   Melakukan komunikasi pribadi

    o    Non Konvensional

    §   Demonstrasi

    §   Mogok/boikot

    §   Pembangkangan sipil

     

     

     

    Semoga bermanfaat dan semoga sukses!!!

    Komentar :

    No Komen : 3
    ozy :: 01-04-2017 04:50:04
    sedikit banyak menambah wawasan tentang politik lewat artikel ini
     
    No Komen : 2
    restoe :: 01-04-2017 04:47:15
    terima kasih sudah memberikan pemaparan lewat artikel ini
     
    No Komen : 1
    marselianadwi :: 08-06-2016 09:59:07
    Makasih jadi tau lebih jauh tentang politik
     
    Nama :
    E-mail :
    Web :
    Komentar :
    Masukkan kode pada gambar

        [Emoticon]
     

    Pengumuman PPMB

     

    Artikel Popular

    • Hak Asasi Manusia (Hand Out 2)
      CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:48:46  (14)
    • Hak Asasi Manusia (Hand Out 1)
      CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:11:16  (7)
    • PERMENAG 2 / 2008
      Regulasi Pendidikan Kita - 30-10-2012 09:53:29  (7)
    • Apa itu Globalisasi??
      CIVIC EDUCATIONS - 16-10-2012 09:56:31  (4)
    • SISTEM POLITIK INDONESIA
      CIVIC EDUCATIONS - 05-06-2014 08:39:46  (3)
     
     
     

    time

     

    animasi

     
    Home | Profil | Pengumuman

    Copyright © makinpintar.com | UNAIR | Smartcloud