rahmadinata
be a man be a master..
 
 

Link Lain

 

Komentator

  •  (1)
  •  (1)
  •  (1)
  • abdulmohamed (1)
  • abdulmohamed (1)
  •  

    Pengunjung

    172827
     

    SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

    SISTEM HUKUM INTERNASIONAL DAN

    PENGADILAN INTERNASIONAL

     

    Pengertian Hukum Internasional

    Definisi Hukum Internasional menurut Pendapat  Pakar Hukum Internasional :

    1. Hugo de Groot

    kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.

    1. Prof. Dr. J.G. Starke

    Hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara.

    1. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja,S.H.

    Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antar negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

    1. Wirjono Prodjodikoro

    Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antarbangsa di berbagai negara.

    Berdasarkan makna atau pengertian dari para ahli hukum internasional dalam penerapannya dapat dibedakan menjadi hukum perdata internasional dan hukum publik internasional :

    1. Hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antarbangsa).
    2. Hukum publik internasional adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antarnegara).

    Asas Hukum Internasional

    Berlakunya hukum internasional dalam rangka menjalin hubungan antarbangsa, terlebih dahulu harus memperhatikan asas-asas berikut :

    1. a.      Asas Teritorial

    Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.

    1. b.      Asas Kebangsaan

    Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara di mana pun berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan extrateritorial. Artinya, hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negara, walaupun berada di negara asing.

    1. c.       Asas Kepentingan Umum

    Asas ini didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

    Apabila ketiga asas ini tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalam hubungan antarbangsa. Oleh sebab itu, antara satu negara dengan negara lain perlu ada hubungan yang teratur dan tertib dalam bentuk hukum internasional.

     

     

     

     

     

    Subjek Hukum Internasional

    Negara bukan satu-satunya subjek hukum internasonal, subjek-subjek hukum internasional dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

    1. a.      Negara

    Sejak lahirnya hukum internasional, negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik. Bahkan hingga sekarang masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antarnegara.

    1. b.      Tahta Suci (Vatican)

    Tahta Suci (Vatican) sudah ada sejak dahulu selain negara. Menurut sejarah, “Paus” tidak hanya merupakan Kepala Gereja Roma tetapi memiliki

    Pula kekuasaan duniawi. Tahta Suci memiliki perwakilan-perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang kedudukannya sejajar dengan wakil-wakil diplomat negara-negara lain. Perjanjian antara Italia dengan Takhta Suci tanggal 11 Februari 1929 memungkinkan didirikannya negara “Vatican” di Roma.

    1. c.       Palang Merah Internasional

    Organisasi Palang Merah Internasional lahir sebagai subjek hukum internasional karena sejarah. Kemudian, kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang Perlindungan Korban Perang.

    1. d.      Organisasi Internasional
      1. Organisasi Internasional Publik atau Antarpemerintah (Intergovermental Organization).

    Organisasi Internasional publik meliputi keanggotaan negara-negara yang diakui menurut salah satu pandangan teori pengakuan atau keduanya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mewakili negaranya sebagai pihak dari organisasi internasional tersebut.

    1. Organisasi Internasional Privat (Private International Organization)

    Organisasi ini dibentuk atas dasar mewujudkan lembaga yang independen, faktual, atau demokrasi, karena itu sering disebut Organisasi Nonpemerintahan (Non Goverment Organization, NGO) atau yang kita sebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta. Dalam kaitannya dengan organisasi internasional, NGO dapat memperoleh status konsultatif. Misalnya dalam Pasal 71 Piagam PBB memungkinkan bagi ECOSOC untuk melakukan hal semacam itu dengan NGO yang mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah yang berada di bawah wawanangnya dan setelah berkonsultasi dengan anggotanya dapat menentukan organisasi-organisasi nonpemerintah yang patut memperoleh kedudukan konsultatif tersebut.

    1. Organisasi regional atau sub-regional.

    Pembentukan organisasi regional maupun sub-regional anggotanya didasarkan atas prinsip kedekatan wilayah seperti South Pasific Forum, South Asian Regional Cooperation,Gulf Cooperation Council, Union Arab Maghreb, atau OAU. Kaitan organisasi regional tersebut dengan PBB telah mengatur dalam Bab VIII Pasal 52 khususnya yang berkaitan dengan kewajiban organisasi-organisasi regional untuk ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan regional dan untuk menyelesaikan pertikaian lokal secara damai sebelum diajukan ke Dewan Keamanan.

    1. Organisasi yang bersifat universal

    Pada umumnya organisasi internasional yang bersifat lebih memberikan kesempatan kepada anggotanya seluas mungkin tidak peduli apakah negara itu besar atau kecil, kuat atau lemah, karena itu prinsip persamaan kedaulatan merupakan faktor penting dengan menggunakan hak suara yang sama. PBB termasuk badan-badan khusus dapat digolongkan dalam jenis organisasi ini.

    e. Orang Perorangan (Individu)

    Dalam perjanjian perdamaian Versailles 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Prancis serta masing-masing sekutunya, sudah ada pasal yang memungkinkan orang-per orang mengajukan perkara ke muka mahkamah-mahkamah arbitrase internasional, sehingga tidak hanya negara yang bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional.

    Dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka individu dijadikan sebagai subjek hukum internasional bertujuan untuk melindungi hak minoritasnya.

     

    f.  Pemberontakan dan Pihak dalam Sengketa

    Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu.

    Misalnya. Gerakan Pembebasan Palestina (PLO). Para pemberontak dan pihak yang bersengketa dianggap sebagai salah satu subjek hukum karena  memiliki beberapa hak asasi seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk secara bebas memilih sistem ekonomi, politik dan sosial budaya sendiri dan hak untuk menguasai sumber kekayaan alam  dari wilayah yng didudukinya.

    Sumber Hukum Internasional

          Sumber hukum internasional, dapat dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara, sedangkan sumber hukum formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

          Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional adalah Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38, adalah sebagai berikut :

    1. Perjanjian internasional (traktar = treaty).
    2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum.
    3. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
    4. d.     Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum (jurisprudensi).
    5. Pendapat-pendapat para ahli hukum yang terkemuka.

     

    SEBAB-SEBAB SENGKETA INTERNASIONAL

    1. 1.    Umum

    Istilah sengketa-sengketa internasional (international disputes) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain.

    Namun, Bab ini terutama akan membahas sengketa-sengketa antara negara-negara dan hal ini akan menjangkau mulai dari perbedaan-perbedaan kecil yang hampir tidak menimbulkan gelombang di permukaan internasional sampai dengan situasi-situasi ekstrem dari friksi dan ketegangan yang berkepanjangan antara negara-negara yang berpuncak pada ancaman terhadap perdamaian dan keamanan.

    1. 2.    Bidang POLEKSOSBUD HANKAM

    Dalam tata pergaulan dunia, hubungan antarnegara meskipun telah diatur dalam hukum atau perjanjian internasional, ternyata masih terdapat sengketa internasional. Peran PBB dalam mencari dan menemukan serta menyelesaikan sengketa internasional, belum banyak memuaskan seluruh anggotanya. Hal itu dikarenakan bahwa lembaga PBB sering tidak mampu berbuat banyak jika ada anggotanya (terutama pemegang hak veto) yang melakukan pelanggaran.

    Berbagai pelanggaran terhadap hukum atau perjanjian internasional, dapat menyebabkan timbulnya sengketa internasional. Beberapa contoh timbulnya sengketa internasional, antara lain sebagai berikut :

    1. a.    Segi Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian)

    Pasca perang dunia kedua (1945) muncul dua blok kekuatan besar, yaitu blok Barat (liberal membentuk pakta pertahanan Warsawa) dipimpin Uno Soviet. Kedua blok tersebut, saling berebut pengaruh di bidang ideologi dan ekonomi serta saling berlomba memperkuat senjata. Akibatnya sering terjadi konflik (sengketa) di berbagai negara yang menjadi korban. Misalnya; krisis Kuba, Korea yang terbagi menjadi Korea Utara (komunis) dan Korea Selatan (liberal), Kamboja, Vietnam, dan sebagainya.

    1. b.    Segi Batas Wilayah (Laut Teritorial dan Alam Daratan)

    Adanya ketidakjelasan batas laut teritorial antara Malaysia dengan Pulau Sipadan dan Ligitan (di Kalimantan). Sengketa tersebut diserahkan ke Mahkamah Internasional, hingga akhirnya pada tahun 2003 sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia. Demikian juga masalah perbatasan di Kamsir yang hingga kini masih diperdebatkan antara India dan Pakistan. Masalah kepulauan “Spratly’s dan Paracel” di laut Cina Selatan,sampai sekarang masih diperebutkan oleh negara Filipina, Malaysia, Thailand, RRC, dan Vietnam.

    Sengketa-sengketa yang ditimbulkan baik antara karena faktor politis atau batas wilayah, merupakan faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yang dapat memicu terjadi perang terbuka. Hal itu sudah terjadi di beberapa belahan dunia, antara lain di Korea, Kamboja, serta antara India dan Pakistan itu sendiri.

    Era baru runtuhnya Uni Soviet, kekuatan dunia terpusat pada Amerika yang dipercaya PBB menjadi polisi dunia. Namun, Amerika yang sering menerapkan standar ganda untuk beberapa negara sekutunya (Inggris, Israel, Arab Saudi, Kuwait,atau Australia) justru kerap tidak adil dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Salah satu contohnya adalah sengketa antara Palestina dan Israel yang sampai sekarang masih berlarut-larut atau tindakan invasi Amerika ke negara Irak dengan alasan mencari senjata pemusnah massal, meskipun akhirnya tidak ditemukan.

    PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

    MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL

     

    Upaya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional dilakukan sedini mungkin dengan cara seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat. Hal itu merupakan tujuan hukum internasional sejak lama, dan kaidah-kaidah serta prosedur-prosedur yang terkait sebagian merupakan kebiasaan dan penting, sebagian lagi merupakan sejumlah konvensi yang membuat hukum yang sangat penting. Misalnya Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dalam hal penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional dan Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Salah satu dari tujuan pojok charter tersebut adalah membentuk organisasi persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempermudah penyelesaian secara damai mengenai perselisihan antara negara-negara di dunia. Hal inipun merupakan tujuan dari Liga Bangsa-Bangsa selama periode aktivitasnya di antara dua Perang Dunia.

    Umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan Mahkamah Internasional digolongkan dalam dua kategori :

    1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
    2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

     

    Di bawah ini akan dibahas masing-masing golongan tersebut diatas.

    1. Cara- cara Penyelesaian Damai atau Bersahabat

    Metode-metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat dapat dibagi dalam klasifikasi berikut :

    1. Arbitrasi (arbitration)
    2. Penyelesaian yudisial (judicial settlement)
    3. Negoisasi, jasa-jasa baik (good offices), mediasi, konsiliasi
    4. Penyelidikan (inquiry)
    5. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB

     

    1. a.    Arbitrasi

    Arbitrasi adalah suatu institusi yang sudah cukup tua tetapi sejarah arbitrasi modern yang diakui adalah sejak Jak Treaty 1974 antara Amerika Serikat dan Inggris, yang mengatur pembentukan tiga “Joint Mixed Commissions” untuk menyelesaikan beberapa perselisihan tertentu yang tidak dapat diselesaikan selama perundingan traktat tersebut.

    Biasanya arbitrasi menunjukkan prosedur yang persis sama seperti hukum nasional, yaitu menyerahkan sengketa pada orang-orang tertentu yang dinamakan para arbitrator. Arbitrator adalah yang dipilih secara bebas oleh berbagai pihak sekaligus yang memutuskan, tanpa perlu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Namun, pengalaman yang diperlihatkan oleh praktik internasional menunjukkan bahwa beberapa sengketa yang hanya menyangkut masalah hukum diserahkan kepada para arbitrator untuk diselesaikan berdasarkan hukum. Selanjutnya, dalam berbagai macam traktat yang menyepakati agar sengketa-sengketa harus diajukan kepada arbitrasi. Seringkali dipergunakan sebagai tambahan pada arahan untuk memutuskan berdasarkan prinsip keadilan atau ex aequo et bono. Pengadilan-pengadilan arbitrasi secara khusus diinstruksikan untuk menerapkan hukum internasional.

     

    1. b.     Penyelesaian Yudisial

    Penyelesaian yudisial adalah suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu peradilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.

    Satu-satunya organ umum untuk penyelesaian yudisial yang pada saat ini tersedia dalam masyarakat internasional adalah “International Court of Justice”, yang berkedudukan di Den Haag. Lembaga internasional ini menggantikan dan melanjutkan kontinuitas Permanent Court of International Justice. Pengukuhan kedudukan International Court of Justice dilaksanakan pada tanggal 18 April 1946 sekaligus dibubarkan oleh majelis bangsa-bangsa pada sidang terakhirnya. Perbedaan pokok antara mahkamah dan pengadilan arbitrasi antara lain sebagai berikut :

    1. Mahkamah secara permanen merupakan sebuah pengadilan yang diatur dengan statuta dan serangkaian ketentuan prosedurnya yang mengikat terhadap semua pihak yang berhubungan dengan mahkamah.
    2. Mahkamah memiliki panitera (register tetap) yang menjalankan semua fungsi yang diperlukan dalam menerima dokumen-dokumen untuk diarsip, dilakukan pencatatan, dan pengesahan pelayanan umum.
    3. Proses peradilan dilakukan secara terbuka, pembelaan dan catatan-catatan dengar pendapat serta keputusan-keputusannya dipublikasikan.
    4. Pada prinsipnya mahkamah dapat dimasuki oleh semua negara untuk proses penyelesaian yudisial.
    5. Keanggotaan mahkamah adalah berupa wakil-wakil dari bagian terbesar masyarakat internasional dan mewakili sistem hukum utama, sejauh tidak bertentangan dengan pengadilan lain. Saat ini, terdapat enam orang hakim mahkamah berasal dari negara-negara Afrika dan Asia yang semula hanya dua.

     

    1. c.     Negoisasi, Jasa-Jasa Baik, Mediasi, Konsolidasi, dan Penyelidikan

    Negoisasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsolidasi, dan penyelidikan adalah metode-metode penyelesaian yang kurang begitu formal dibanding dengan penyelesaian yudisial atau arbitrasi.

    Metode negoisasi ini sering diadakan dalam hubungan dengan jasa-jasa baik (good office) atau mediasi, meskipun perlu dikemukakan juga mengenai kecenderungan yang berkembang dewasa ini. Ketika pengaturan dengan instrumen atau dengan persetujuan internasional. Kerangka kerja hukum untuk dua proses adalah konsultasi, baik konsultasi sebelum terjadinya peristiwa dan komunikasi. Tanpa kedua media ini, beberapa hal mengenai negoisasi tidak dapat berjalan. Contoh dari konsultasi adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan konsultasi dalam sebuah  Australia-New Zealand Free Trade States and Soviet Memorandum of Understanding, di Jenewa tanggal 20 Juni 1961 dalam hubungan komunikasi langsung. Konsultasi ini dinamakan hot line antara Washington dan Moskow dalam hal terjadi krisis. Nilai dari suatu negoisasi yang berkesinambungan diperlihatkan oleh pembentukan United States-Soviet Intermediate-Range Nuclear Agreement (INF) pada bulan Desember 1987 menyusul perundingan-perundingan yang gagal yang dilakukan sebelumnya antara kedua negara itu di Reykjavik, Eslandia; perundingan-perundingan selanjutnya meskipun mengalami kegagalan namun telah dapat menjernihkan beberapa masalah yang masih menggantung.

     

    Dalam Deklarasi Manila tahun 1982 telah ditetapkan hal-hal khusus sebagai berikut :

    1. Negara-negara harus tetap mengingat bahwa negoisasi-negoisasi langsung merupakan suatu cara yang fleksibel dan efektif untuk menyelesaiakan sengketa-sengketa secara damai dan apabila memilih untuk melakukan  negoisasi-negoisasi langsung, maka mereka harus bernegoisasi sepenuh hati.
    2. Negara-negara diingatkan untuk mempertimbangkan penggunaan lebih besar kapasitas pencarian fakta dari Dewan Keamanan sesuai dengan Charter PBB.
    3. 3.      Penyerahan kepada penyelesaian yudisial atau sengketa-sengketa hukum terutama dengan cara menyerahkan kepada Internasional Court of Justice, tidak boleh dianggap sebagai suatu tindakan bersahabat  diantara negara-negara.
    4. 4.      Sekretaris Jenderal PBB  harus menggunakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan Charter mengenai tanggung jawab khusus. Misalnya, meminta perhatian Dewan Keamanan atas setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

     

     

     

     

     

     

    1. d.     Penyelidikan (inquiry)

    Ruang lingkup jasa-jasa baik dan mediasi agak terbatas; ada kekurangan prosedur dalam kedua metode untuk melakukan penyelidikan atas fakta hukum secara mendalam. Oleh karena itu, di masa mendatang, kemungkinan besar kedua metode ini akan menjadi semacam langkah pendahuluan atau sebagai bantuan bagi tehnik-tehnik penyelesaian khusus seperti konsiliasi, penyelidikan (inquiry) dan penyelesaian melalui PBB.

    Komisi-komisi konsiliasi diatur dalam konvensi-konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk penyelesaian damai sengketa-sengketa internasional. Komisi tersebut dapat dibentuk melalui perjanjian khusus antara para pihak dan tugasnya harus menyelidiki serta melaporkan tentang situasi fakta dengan ketentuan bahwa isi laporan itu bagaimanapun tidak mengikat para pihak dalam sengketa. Ketentuan-ketentuan yang aktual dalam konvensi-konvensi itu menghindari kata-kata yang dapat dianggap sebagai mewajibkan para pihak untuk menerima suatu laporan komisi. Komisi serupa itu juga ditetapkan berdasarkan serangkaian traktat yang dirundingkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1913 dan di tahun-tahun berikutnya, yang dikenal sebagai “Traktat Bryan”. Traktat-traktat yang lebih yang mengatur konsiliasi adalah Traktat Brussel 17 Maret 1948 dan Pakta Bogota 1948, yang telah dikemukakan di atas.

    1. e.     Penyelesaian di Bawah Naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

    Sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa, Organisasi PBB, yang dibentuk tahun 1945, telah mengambil alih sebagian besar tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Salah satu dari tujuan-tujuan organisasi itu adalah penyelesaian perselisihan antara negara-negara, dan melalui Pasal 2 Charter PBB, anggota-anggota organisasi harus berusaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui cara-cara damai dan untuk menghindarkan ancaman-ancaman perang atau penggunaan kekerasan.

    Dalam kaitan ini, tanggung jawab penting beralih ke tangan Majelis Umum dan Dewan Keamanan, sesuai dengan wewenang luas yang dipercayakan kepada kedua badan tersebut. Majelis Umum diberi wewenang, tunduk pada wewenang penyelenggaraan perdamaian dari Dewan Keamanan, untuk merekomendasikan tindakan-tindakan untuk penyelesaian damai atas suatu keadaan yang kemungkinan mengganggu kesejahteraan umum atau hubungan-hubungan bersahabat antara bangsa-bangsa (lihat Pasal 14 Charter).

    Namun, kekuasaan yang lebih luas telah diserahkan kepada Dewan Keamanan sehingga badan ini akan menyelenggarakan kebijaksanaan PBB secara tepat dan tegas. Dewan pada umumnya bertindak terhadap dua jenis sengketa.

    1)      Sengketa-sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

    2)      Kasus-kasus yang mengancam perdamaian, atau melanggar perdamaian, atau tindakan-tindakan agresi. Dalam kasus-kasus yang disebut pertama, Mahkamah jika dipandang perlu boleh meminta para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka dengan metode-metode yang disebutkan di atas, yaitu arbitrasi, penyelesaian yudisial, negoisasi, penyelidikan, mediasi, dan konsiliasi. Juga dewan pada setiap tahap merekomendasikan prosedur-prosedur atau metode-metode penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa demikian. Dalam kasus-kasus yang disebut kedua, Dewan diberi wewenang untuk membuat rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk memelihara dan memperbaiki perdamaian dan keamanan internasional dan badan ini dapat meminta para pihak yang terkait untuk mematuhi beberapa ketentuan tertentu.

    Penyelesaian sengketa-sengketa internasional dengan menggunakan metode-metode di atas, sebenarnya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap negara-negara tetangganya sebelum diajukan naik banding ke Mahkamah Internasional. Namun, apabila tidak mencapai titik temu dari kedua belah pihak sangat dibutuhkan lembaga peradilan internasional untuk mencapai kesepakatan damai.

    Sebagai contoh, perselisihan antara Indonesia dan Malaysia dalam pengakuan kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan. Awalnya, kedua negara tidak mampu menyelesaikan secara hukum nasional.melalui kesepakatan kedua negara, akhirnya permasalahan itu diajukan ke Mahkamah Internasional.

    Contoh lain adalah kasus lepasnya wilayah Timor Timur dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagian rakyat Timor Timur mengklaim bahwa wilayahnya bukan merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Namun berdasarkan konsep sejarah negara Indonesia, sebagian besar rakyat Timor Timur menghendaki untuk berintegrasi ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

     

     

     

    1. 2.      Cara-Cara Penyelesaian Paksa atau Kekerasan

    Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara persahabatan maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah :

    1. Perang dan tindakan bersenjata nonperang
    2. Retorsi
    3. Tindakan-tindakan pembalasan
    4. Blokade secara damai
    5. Intervensi

     

    Penyelesaian sengketa dengan kekerasan, ditempuh apabila cara damai sudah tidak bisa

    digunakan lagi. Penyelesaian sengketa dengan kekerasan dapat berupa perang, tindakan

    bersenjata bukan perang, retorsi, raprisal, blokade, embargo, dan intervensi

    1) Perang

    Perang adalah penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan senjata

    dengan tujuan untuk mengalahkan pihak lawan sehingga pihak lawan tidak ada alternatif lain

    kecuali memenuhi syarat-syarat penyelesaian yang diajukan oleh pihak pemenang. Dengan

    berakhirnya perang, berarti sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan telah selesai.

     

    2) Retorsi

    Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap

    negara lain yang terlebih dahulu melakukan tindakan tidak bersahabat. Retorsi juga diartikan

    sebagai tindakan pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain

     

    3) Reprisal

    Reprisal adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti rugi, akan tetapi terbatas

    pada penahanan orang dan benda. Reprisal merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh suatu

    negara terhadap negara lain

    Syarat-sayarat reprisal antara lain:

    a) sasarannya ditujukan kepada negara yang senantiasa melakukan pelanggaran,

    b) negara sasaran dituntut terlebih dahulu untuk memenuhi ganti rugi,

    c) tindakan reprisal harus proporsional dan tidak boleh berpihak.

     

    4) Blokade

    Blokade adalah mengepung wilayah untuk memutuskan hubungan wilayah itu. Ada dua

    macam blokade, yaitu blokade masa damai dan blockade masa perang. Pada blokade masa

    damai, negara yang memblokade tidak berhak menangkap kapal negara ketiga yang melanggar

    blokade. Sedangkan blokade masa perang, negara yang memblokade berhak memeriksa kapal

    negara netral atau negara ketiga yang melanggar blokade.

     

    5) Embargo

    Embargo merupakan suatu prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi. Embargo

    dipergunakan sebagai salah satu bentuk sanksi terhadap negara yang senantiasa melanggar

    hukum internasional. Biasanya embargo dilakukan dengan melarang ekspor ke negara yang

    dikenai embargo.

     

     

    PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM

    1. 1.      Perihal Mahkamah Internasional

    Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang yang dipilih  dari 15 negara berdasarkan kecapakannya dalam hukum. Masa jabatan mereka 9 tahun, sedangkan tugasnya antara lain memberi nasehat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional.

    Mahkamah Agung Internasional atau biasa disebut dengan Mahkamah Internasionial, merupakan mahkamah pengadilan tertingggi di seluruh dunia. Pengadilan Internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antara negara bukan anggota PBB. Dalam penyelesaian ini, jalan damai yang selaras dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional, mengadili perselisihan dan perselisihan kepentingan hukum.

    Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber-sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Selain pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan-peraturan hukum.

    Mahkamah Internasional dalam tugasnya untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya, dapat melakukan perannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Hal ini dapat kita lihat pada contoh-contoh berikut :

    1. Runtuhnya Federasi Yugoslavia (1992), melahirkan perang saudara di antara bekas negara anggotanya (Kroasia, Slovenia, Serbia, dan Bosnia Herzegovina). Namun, pemerintahan Yugoslavia yang dulu dikuasai oleh Serbia, tidak membiarkan begitu saja sehingga terjadi pembersihan etnik terutama kepada etnik Kroasia dan Bosnia. Campur tangan PBB menghasilkan keputusan Mahkamah Internasional yang didukung oleh pasukan NATO, memaksa Serbia menghentikan langkah-langkah pembersihan etnik yang kemudian mengadili para penjahat perang. Mahkamah Internasional sangat aktif mengadili perkara kejahatan perang. Hingga sekarang proses tersebut masih terus berlangsung.
    2. Masalah perbatasan teritorial di pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan) antara Indonesia dan Malaysia yang tidak kunjung ada titik temu, disepakati untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Setelah melalui perdebatan dan perjuangan panjang, pada awal tahun 2003 Mahkamah Internasional memutuskan untuk memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah pulau tersebut.

    Dari contoh kasus di atas Indonesia menyetujui hasil keputusan tersebut sebagai dukungan terhadap keputusan mahkamah internasional.

     

    1. 2.      Penyelesaian Kasus HAM di Mahkamah Internasional

    Prosedur penyelesaian kasus HAM atau kejahatan humaniter di suatu negara dapat dilakukan Mahkamah Internasional dengan melalui prosedur berikut :

    1. Apabila terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter (kemanusiaan) di suatu negara terhadap negara lain atau rakyat negara lain, pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM Internasional lainnya oleh si korban (rakyat) dan pemerintahan negara yang menjadi korban.
    2. Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan.
    3. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, pemerintahan dari negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke Mahkamah Internasional atau Pengadilan Internasional.
    4. Kemudian dilakukan proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi.
    5. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap konvemsi-konvensi internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter.

    Selain dari prosedur  di atas, rakyat suatu negara yang merasa mengalami pelanggaran HAM oleh pemerintaha juga dapat mengajukan pemerintahannya ke Mahkamah Internasional atau pengadilan Internasional dengan melalui prosedur berikut :

    1. Melaporkan pemerintahannya sebagai pelaku pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter (kemanusiaan) di suatu negara kepada komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM inernasional lainnya.
    2. Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan.
    3. Jika ditemui cukup bukti terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, pemerintah negara yang bersangkutan dapat diajukan ke Mahkamah Internasional Pengadilan Internasional.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Komentar :

    Nama :
    E-mail :
    Web :
    Komentar :
    Masukkan kode pada gambar

        [Emoticon]
     

    Pengumuman PPMB

     

    Artikel Popular

    • Hak Asasi Manusia (Hand Out 2)
      CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:48:46  (14)
    • Hak Asasi Manusia (Hand Out 1)
      CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:11:16  (7)
    • PERMENAG 2 / 2008
      Regulasi Pendidikan Kita - 30-10-2012 09:53:29  (7)
    • Apa itu Globalisasi??
      CIVIC EDUCATIONS - 16-10-2012 09:56:31  (4)
    • SISTEM POLITIK INDONESIA
      CIVIC EDUCATIONS - 05-06-2014 08:39:46  (3)
     
     
     

    time

     

    animasi

     
    Home | Profil | Pengumuman

    Copyright © makinpintar.com | UNAIR | Smartcloud